Berani bersuara

Di Indonesia, hutan tidak lagi berdiri sebagai ruang hidup, melainkan sebagai komoditas. Ia diukur bukan dari nilai ekologisnya, tetapi dari seberapa besar keuntungan yang dapat diekstraksi darinya. Dalam lanskap ini, negara tidak berdiri sebagai pelindung, melainkan sebagai fasilitator bahkan mandor dari proses penghancuran yang dilegalkan. Jika membaca realitas ini melalui kacamata Karl Marx , maka deforestasi bukan sekadar krisis lingkungan, tetapi ekspresi telanjang dari logika kapitalisme: akumulasi tanpa batas, bahkan jika harus menghancurkan fondasi kehidupan itu sendiri.  Dalam kerangka historical materialism , relasi manusia dengan alam tidak pernah netral. Ia ditentukan oleh struktur ekonomi yang mendasarinya. Di Indonesia, struktur itu tampak jelas: negara dan korporasi berada dalam satu orbit kepentingan, sementara masyarakat adat dan lingkungan ditempatkan sebagai variabel yang bisa dikorbankan. Hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang hidup kolektif, tetapi sebagai a...

Menjadi warga negara Indonesia hari ini terasa seperti berdiri di antara dua dunia: dunia ideal yang tertulis megah dalam konstitusi, dan dunia nyata yang dipenuhi kompromi, manipulasi, serta ironi kekuasaan. Kita diajarkan bahwa negara ini berdiri atas dasar keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan supremasi hukum. Tetapi semakin dewasa kita sebagai bangsa, semakin jelas bahwa kata-kata itu sering kali hanya menjadi slogan yang nyaman diucapkan, bukan prinsip yang sungguh-sungguh ditegakkan.  Kita hidup dalam negara yang menyebut dirinya negara hukum , tetapi hukum sering kali hadir sebagai alat kuasa, bukan penjaga keadilan. Di ruang-ruang pengadilan, keadilan terasa seperti komoditas bergantung pada siapa yang diadili, bukan apa yang dilakukan. Ketika rakyat kecil tersandung kasus receh, hukum bergerak cepat dan tegas. Namun ketika korupsi triliunan rupiah terbongkar, prosesnya penuh negosiasi, potongan masa tahanan, hingga drama yang melelahkan publik. Paradoksnya jelas: hukum ...

Banjir yang kembali menenggelamkan Aceh dan berbagai wilayah di Sumatera bukan sekadar akibat hujan deras. Air yang meluap hari ini adalah saksi bisu dari kejahatan politik yang telah lama berlangsung: persekongkolan antara kekuasaan dan kepentingan modal yang mengorbankan lingkungan dan rakyat. Setiap rumah yang terendam, setiap sawah yang rusak, dan setiap warga yang mengungsi adalah bukti nyata bahwa negara telah gagal melindungi ruang hidup warganya. Selama bertahun-tahun, Sumatera diperlakukan bukan sebagai wilayah kehidupan, melainkan sebagai ladang eksploitasi. Hutan dibabat atas nama investasi, sungai dikeruk demi pertumbuhan ekonomi, dan izin lingkungan dikeluarkan dengan mudah oleh elite politik yang lebih setia pada kepentingan korporasi daripada mandat rakyat. Dalam logika politik hari ini, banjir dianggap sebagai “risiko pembangunan”, seolah kehancuran ekologis adalah harga wajar demi stabilitas ekonomi dan citra keberhasilan pemerintah. Aceh, dengan status kekhususannya,...

Tragedi Tanjung Priok terjadi pada 12 September 1984 ketika aparat militer melakukan penembakan terhadap massa yang sedang berdemonstrasi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi itu bermula dari ketegangan antara warga dan aparat terkait penurunan pamflet keagamaan di sebuah mushola, yang kemudian berkembang menjadi mobilisasi massa dengan tuntutan keadilan. Namun, aparat merespons dengan cara represif. Data resmi pemerintah saat itu menyebut korban tewas sekitar 18 orang, tetapi berbagai sumber independen dan laporan organisasi HAM memperkirakan jumlah korban mencapai ratusan orang dengan banyak korban luka serta penghilangan paksa. Peristiwa ini tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga menyingkap wajah otoritarianisme rezim Orde Baru yang mengutamakan stabilitas politik dengan mengorbankan hak rakyat. Tragedi ini bersinggungan dengan sejumlah regulasi: 1. UUD 1945 (pra-amandemen) yang menjamin hak hidup dan hak kebebasan berpendapat, meski dalam praktiknya kala itu ...

Isu yang tengah berkembang seputar Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) memunculkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan banyak kalangan, terutama soal bahaya laten kebangkitan neo-Orde Baru (Orba) dan potensi kembalinya dwifungsi TNI dalam bentuk yang lebih modern atau yang sering disebut sebagai "Dwifungsi 2.0". Dwifungsi TNI sendiri adalah konsep yang pada masa Orde Baru memberi peran ganda kepada TNI: sebagai kekuatan pertahanan sekaligus sebagai kekuatan politik yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan negara. Di bawah rezim Orde Baru, dwifungsi TNI menjadi salah satu fondasi utama yang membuat militer memiliki pengaruh besar dalam politik dan pemerintahan. Hal ini berujung pada keterlibatan militer dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, yang mengurangi peran sipil dalam menentukan kebijakan negara. Pasca-Reformasi, salah satu pilar utama yang diperjuangkan adalah pemisahan antara militer dan politik, mengarah pada sebuah n...

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi potret awal arah baru politik Indonesia: antara janji kemakmuran dan bayang-bayang kemunduran demokrasi. Di balik jargon “Indonesia Emas 2045”, tampak bayangan gelap kekuasaan yang kian terkonsolidasi di bawah struktur kapitalisme-oligarki, yang berkelindan dengan kepentingan imperialisme global. Janji kemandirian nasional justru berbalik menjadi ketergantungan baru baik secara ekonomi, politik, maupun ideologis. 1. Represifitas Aparat: Bayang-Bayang Orde Baru yang Kembali Dalam satu tahun terakhir, ruang kebebasan sipil di Indonesia semakin menyempit. Aksi-aksi protes mahasiswa, buruh, dan aktivis lingkungan kerap direspons dengan kekerasan, intimidasi, serta penangkapan massal. Amnesty International dan KontraS mencatat pola penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat keamanan terhadap masyarakat yang bersuara kritis. Pola ini bukan hanya bentuk pelanggaran HAM, tetapi juga menunjukkan watak militeristik yang belum sepenuhnya hilang dari tu...