1 Tahun Prabowo-Gibran: Indonesia emas atau Indonesia cemas?

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi potret awal arah baru politik Indonesia: antara janji kemakmuran dan bayang-bayang kemunduran demokrasi. Di balik jargon “Indonesia Emas 2045”, tampak bayangan gelap kekuasaan yang kian terkonsolidasi di bawah struktur kapitalisme-oligarki, yang berkelindan dengan kepentingan imperialisme global. Janji kemandirian nasional justru berbalik menjadi ketergantungan baru baik secara ekonomi, politik, maupun ideologis.

1. Represifitas Aparat: Bayang-Bayang Orde Baru yang Kembali

Dalam satu tahun terakhir, ruang kebebasan sipil di Indonesia semakin menyempit. Aksi-aksi protes mahasiswa, buruh, dan aktivis lingkungan kerap direspons dengan kekerasan, intimidasi, serta penangkapan massal. Amnesty International dan KontraS mencatat pola penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat keamanan terhadap masyarakat yang bersuara kritis. Pola ini bukan hanya bentuk pelanggaran HAM, tetapi juga menunjukkan watak militeristik yang belum sepenuhnya hilang dari tubuh negara.

Rezim ini, sebagaimana rezim otoriter masa lalu, menggunakan kekuasaan aparatus keamanan bukan untuk melindungi rakyat, tetapi untuk menjaga stabilitas investasi dan proyek kapital besar. Dengan kata lain, represi adalah instrumen kapitalisme negara. Ia memastikan bahwa suara kritis terhadap kebijakan pro-modal dapat dibungkam atas nama ketertiban. Dalam kerangka ini, Prabowo bukan sekadar melanjutkan watak kekuasaan lama, tetapi memperkuat sistem oligarki kapitalis yang menindas rakyat melalui kekuatan koersif negara.

2. Reformasi Polri: Dari Pelindung Rakyat ke Alat Oligarki

Reformasi institusi kepolisian (Polri) tetap mengalami hambatan struktural: studi-studi akademik menyorot politisasi, resistensi internal, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas yang menghambat perubahan substantif, meskipun ada wacana reformasi formal. Makalah-makalah BRIN dan penelitian akademis menunjukkan bahwa upaya reformasi sering tersendat oleh intervensi politik dan kurangnya perlindungan bagi pembela HAM.

Jika dilihat dari kacamata kapitalisme-oligarki, kegagalan reformasi Polri ikut berfungsi menjaga kondisi politik yang kondusif untuk kepentingan modal besar: polisi yang tidak sepenuhnya profesional atau akuntabel lebih mudah dimobilisasi untuk melindungi proyek-proyek strategis, aset korporasi, dan pemodal baik domestik maupun asing yang seringkali menjadi aktor utama di balik kebijakan ekonomi besar. Literatur tentang hubungan bisnis-politik di Indonesia mendukung keterkaitan erat antara aparat yang lemah akuntabilitasnya dan kepentingan elite ekonomi.

3. Proyek Strategis Nasional: Pembangunan atau Penjarahan?

Proyek Strategis Nasional (PSN) dipromosikan sebagai simbol kemajuan ekonomi dan infrastruktur bangsa. Namun, di balik narasi pembangunan tersebut, terdapat realitas pahit: PSN justru mempercepat proses akumulasi modal di tangan oligarki. Banyak proyek dilakukan tanpa partisipasi publik yang memadai, bahkan sering mengorbankan masyarakat adat, petani, dan nelayan yang tanahnya digusur demi kepentingan korporasi. PSN tidak lagi berorientasi pada pemerataan ekonomi, melainkan pada pertumbuhan yang menguntungkan investor besar.

Dalam perspektif ekonomi politik, PSN adalah wajah baru dari kapitalisme negara (state capitalism) yang tunduk pada kepentingan imperialisme global. Negara bertindak sebagai fasilitator bagi modal asing dan konglomerat domestik, bukan sebagai pelindung rakyat. Ketimpangan ekonomi semakin melebar, sementara keuntungan besar hanya mengalir ke elite politik dan bisnis yang menguasai jaringan kekuasaan. Pembangunan nasional akhirnya menjadi proyek elite, bukan proyek bangsa.

4. MBG (Makan Bergizi Gratis): Populisme yang Menutupi Struktur Ketimpangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kebijakan populis andalan rezim Prabowo–Gibran. Pemerintah menampilkan citra seolah peduli terhadap kebutuhan dasar rakyat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, secara substansial, program ini tidak menyentuh akar kemiskinan struktural yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. MBG hanyalah solusi instan yang menutup persoalan ketidakadilan distribusi kekayaan nasional. Di baliknya, terdapat kepentingan politik elektoral dan proyek ekonomi yang menguntungkan perusahaan penyedia logistik dan pangan.

Dalam kerangka kapitalisme neoliberal, kebijakan seperti MBG berfungsi sebagai “penenang sosial” agar rakyat tidak menuntut perubahan sistemik. Program karitatif ini mengalihkan perhatian publik dari isu-isu mendasar seperti upah rendah, akses pendidikan, dan perampasan sumber daya alam. MBG tidak mengubah struktur ketimpangan, melainkan mempertahankannya dalam bentuk baru rakyat diberi makan, tetapi tidak diberi kesadaran.

5. Pendidikan Gratis Lebih Urgent dari MBG

Pendidikan gratis dan berkualitas seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Dalam konteks pembangunan manusia, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran kritis dan kemandirian rakyat. Namun, sistem pendidikan di Indonesia justru semakin dikomersialisasi dan tunduk pada logika pasar. Biaya pendidikan yang tinggi dan orientasi kurikulum yang pragmatis menjadikan sekolah dan universitas sebagai pabrik tenaga kerja, bukan ruang pembebasan.

Ketika pendidikan dijadikan komoditas, maka akses terhadap pengetahuan hanya dimiliki oleh mereka yang mampu. Pemerintah lebih memilih kebijakan populis seperti MBG daripada memperjuangkan pendidikan gratis, karena pendidikan yang kritis dianggap berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan oligarki. Padahal, hanya melalui pendidikan yang membebaskan rakyat dapat memahami akar penindasan dan menuntut perubahan struktural. Maka, pendidikan gratis bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi langkah politik untuk merebut kembali kesadaran rakyat dari cengkeraman kapitalisme.

6. BPI Danantara: Wajah Baru Kolonialisme Hijau

Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas peran negara sebagai pengelola investasi. Namun, secara kritis, lembaga ini dapat dilihat sebagai alat baru bagi oligarki ekonomi untuk mengontrol arus modal negara. Dengan struktur yang minim pengawasan publik, BPI Danantara membuka peluang bagi praktik korupsi terselubung, kolusi politik, dan dominasi elite atas aset nasional. Lembaga ini memperlihatkan bagaimana kapitalisme-oligarki menginstitusionalisasi dirinya melalui perangkat birokrasi negara.

BPI Danantara juga menjadi sarana penetrasi modal asing dalam bentuk yang lebih halus. Atas nama efisiensi dan profesionalisme, negara justru menyerahkan kedaulatan ekonominya kepada mekanisme pasar global. Hal ini sejalan dengan pola imperialisme modern, di mana dominasi tidak lagi dilakukan melalui kolonialisme militer, melainkan melalui kontrol investasi dan keuangan. Dengan demikian, BPI Danantara bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan simbol kedaulatan yang tergadai.

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah yang jelas: konsolidasi kekuasaan di bawah sistem kapitalisme-oligarki dengan sentuhan imperialisme global. Dari represi aparat hingga proyek strategis, dari MBG hingga BPI Danantara, semuanya berujung pada satu hal: penundukan rakyat terhadap kepentingan modal. Indonesia Emas yang dijanjikan nampaknya hanya emas bagi para elite, sementara rakyat menghadapi masa depan yang makin cemas. Demokrasi direduksi menjadi formalitas elektoral, dan keadilan sosial tergantikan oleh efisiensi kapital.

Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia menuju emas atau cemas, melainkan: apakah rakyat masih punya ruang untuk merebut kembali makna kemerdekaan dari tangan oligarki yang menyebut dirinya “pembangun bangsa”?