Berani bersuara

Tragedi Tanjung Priok terjadi pada 12 September 1984 ketika aparat militer melakukan penembakan terhadap massa yang sedang berdemonstrasi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi itu bermula dari ketegangan antara warga dan aparat terkait penurunan pamflet keagamaan di sebuah mushola, yang kemudian berkembang menjadi mobilisasi massa dengan tuntutan keadilan. Namun, aparat merespons dengan cara represif. Data resmi pemerintah saat itu menyebut korban tewas sekitar 18 orang, tetapi berbagai sumber independen dan laporan organisasi HAM memperkirakan jumlah korban mencapai ratusan orang dengan banyak korban luka serta penghilangan paksa. Peristiwa ini tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga menyingkap wajah otoritarianisme rezim Orde Baru yang mengutamakan stabilitas politik dengan mengorbankan hak rakyat. Tragedi ini bersinggungan dengan sejumlah regulasi: 1. UUD 1945 (pra-amandemen) yang menjamin hak hidup dan hak kebebasan berpendapat, meski dalam praktiknya kala itu ...

Isu yang tengah berkembang seputar Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) memunculkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan banyak kalangan, terutama soal bahaya laten kebangkitan neo-Orde Baru (Orba) dan potensi kembalinya dwifungsi TNI dalam bentuk yang lebih modern atau yang sering disebut sebagai "Dwifungsi 2.0". Dwifungsi TNI sendiri adalah konsep yang pada masa Orde Baru memberi peran ganda kepada TNI: sebagai kekuatan pertahanan sekaligus sebagai kekuatan politik yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan negara. Di bawah rezim Orde Baru, dwifungsi TNI menjadi salah satu fondasi utama yang membuat militer memiliki pengaruh besar dalam politik dan pemerintahan. Hal ini berujung pada keterlibatan militer dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, yang mengurangi peran sipil dalam menentukan kebijakan negara. Pasca-Reformasi, salah satu pilar utama yang diperjuangkan adalah pemisahan antara militer dan politik, mengarah pada sebuah n...

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi potret awal arah baru politik Indonesia: antara janji kemakmuran dan bayang-bayang kemunduran demokrasi. Di balik jargon “Indonesia Emas 2045”, tampak bayangan gelap kekuasaan yang kian terkonsolidasi di bawah struktur kapitalisme-oligarki, yang berkelindan dengan kepentingan imperialisme global. Janji kemandirian nasional justru berbalik menjadi ketergantungan baru baik secara ekonomi, politik, maupun ideologis. 1. Represifitas Aparat: Bayang-Bayang Orde Baru yang Kembali Dalam satu tahun terakhir, ruang kebebasan sipil di Indonesia semakin menyempit. Aksi-aksi protes mahasiswa, buruh, dan aktivis lingkungan kerap direspons dengan kekerasan, intimidasi, serta penangkapan massal. Amnesty International dan KontraS mencatat pola penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat keamanan terhadap masyarakat yang bersuara kritis. Pola ini bukan hanya bentuk pelanggaran HAM, tetapi juga menunjukkan watak militeristik yang belum sepenuhnya hilang dari tu...