Bahaya Laten: Bangkitnya Neo-Orba dan Menghidupkan Kembali Dwifungsi 2.0 dalam RUU TNI

Isu yang tengah berkembang seputar Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) memunculkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan banyak kalangan, terutama soal bahaya laten kebangkitan neo-Orde Baru (Orba) dan potensi kembalinya dwifungsi TNI dalam bentuk yang lebih modern atau yang sering disebut sebagai "Dwifungsi 2.0". Dwifungsi TNI sendiri adalah konsep yang pada masa Orde Baru memberi peran ganda kepada TNI: sebagai kekuatan pertahanan sekaligus sebagai kekuatan politik yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan negara.


Di bawah rezim Orde Baru, dwifungsi TNI menjadi salah satu fondasi utama yang membuat militer memiliki pengaruh besar dalam politik dan pemerintahan. Hal ini berujung pada keterlibatan militer dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, yang mengurangi peran sipil dalam menentukan kebijakan negara. Pasca-Reformasi, salah satu pilar utama yang diperjuangkan adalah pemisahan antara militer dan politik, mengarah pada sebuah negara yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sipil dalam pemerintahan.


Namun, dengan munculnya beberapa pasal dalam RUU TNI yang memberikan kewenangan lebih besar bagi TNI untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sosial, kekhawatiran tentang kebangkitan neo-Orba menjadi sangat relevan. Sebagian pihak melihat RUU TNI sebagai langkah mundur yang membuka peluang bagi kembalinya dominasi militer dalam politik, mirip dengan era Orde Baru. Konsep "Dwifungsi 2.0" dianggap sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade.


Dwifungsi 2.0 bukan hanya soal kekuatan militer yang semakin besar dalam politik, tetapi juga soal peran aktif TNI dalam mengatur dan mengawasi berbagai sektor strategis dalam kehidupan bernegara. Beberapa pasal dalam RUU TNI mengatur peran TNI yang jauh lebih luas dari sekadar tugas pertahanan, yang mencakup intervensi dalam berbagai urusan sipil dan politik, termasuk dalam penyelesaian masalah keamanan domestik dan pengawasan terhadap aktivitas sosial. Hal ini berisiko mereduksi ruang gerak bagi masyarakat sipil dalam menjalankan hak-hak demokratis mereka.


Dalam konteks ini, neo-Orba merujuk pada kebangkitan struktur dan pola politik yang mengingatkan pada rezim Orde Baru, di mana militer menjadi kekuatan politik yang sangat dominan. Walaupun dalam bentuk yang lebih modern dan dengan istilah yang berbeda, hal ini berpotensi mengancam prinsip-prinsip reformasi yang mengedepankan pemisahan antara kekuasaan sipil dan militer.


Banyak kalangan mengkhawatirkan bahwa kembalinya dwifungsi dalam bentuk 2.0 ini akan mengarah pada penguatan kontrol militer dalam kehidupan politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini bisa mempengaruhi kebebasan sipil, memperlemah sistem checks and balances, dan membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat yang pernah merasakan otoritarianisme di bawah Orde Baru, tentu tidak ingin kembali ke masa tersebut.


Selain itu, dengan memberi TNI kewenangan lebih besar dalam urusan domestik, termasuk dalam hal penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam, RUU ini dianggap berpotensi menciptakan militerisasi dalam kehidupan sosial yang sebelumnya tidak ada dalam sistem demokrasi Indonesia. Banyak yang khawatir ini bisa merusak keseimbangan kekuasaan dan menciptakan ketimpangan dalam pengambilan keputusan negara.


Penting untuk terus mengingatkan bahwa tujuan utama dari Reformasi 1998 adalah untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan terbuka, dengan pemisahan yang jelas antara militer dan politik. Kembali menghidupkan dwifungsi TNI dalam bentuk baru, melalui RUU TNI yang sedang dibahas, tidak hanya akan mengancam prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi neo-Orba yang mengarah pada pemerintahan otoriter. Oleh karena itu, publik, politisi, dan semua elemen masyarakat harus terus mengawasi dengan kritis pembahasan RUU ini, memastikan bahwa Indonesia tetap pada jalur demokrasi yang benar dan tidak terjebak dalam bahaya laten kebangkitan kembali era yang telah kita tinggalkan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Banjir Aceh dan Sumatera: Ketika Air Menjadi Saksi Kejahatan Politik

Image
Banjir yang kembali menenggelamkan Aceh dan berbagai wilayah di Sumatera bukan sekadar akibat hujan deras. Air yang meluap hari ini adalah saksi bisu dari kejahatan politik yang telah lama berlangsung: persekongkolan antara kekuasaan dan kepentingan modal yang mengorbankan lingkungan dan rakyat. Setiap rumah yang terendam, setiap sawah yang rusak, dan setiap warga yang mengungsi adalah bukti nyata bahwa negara telah gagal melindungi ruang hidup warganya. Selama bertahun-tahun, Sumatera diperlakukan bukan sebagai wilayah kehidupan, melainkan sebagai ladang eksploitasi. Hutan dibabat atas nama investasi, sungai dikeruk demi pertumbuhan ekonomi, dan izin lingkungan dikeluarkan dengan mudah oleh elite politik yang lebih setia pada kepentingan korporasi daripada mandat rakyat. Dalam logika politik hari ini, banjir dianggap sebagai “risiko pembangunan”, seolah kehancuran ekologis adalah harga wajar demi stabilitas ekonomi dan citra keberhasilan pemerintah. Aceh, dengan status kekhususannya,...
Read more

Muak Menjadi Warga Negara Indonesia: Elegi atas Negeri yang Terperangkap Paradoksnya Sendiri

Image
Menjadi warga negara Indonesia hari ini terasa seperti berdiri di antara dua dunia: dunia ideal yang tertulis megah dalam konstitusi, dan dunia nyata yang dipenuhi kompromi, manipulasi, serta ironi kekuasaan. Kita diajarkan bahwa negara ini berdiri atas dasar keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan supremasi hukum. Tetapi semakin dewasa kita sebagai bangsa, semakin jelas bahwa kata-kata itu sering kali hanya menjadi slogan yang nyaman diucapkan, bukan prinsip yang sungguh-sungguh ditegakkan.  Kita hidup dalam negara yang menyebut dirinya negara hukum , tetapi hukum sering kali hadir sebagai alat kuasa, bukan penjaga keadilan. Di ruang-ruang pengadilan, keadilan terasa seperti komoditas bergantung pada siapa yang diadili, bukan apa yang dilakukan. Ketika rakyat kecil tersandung kasus receh, hukum bergerak cepat dan tegas. Namun ketika korupsi triliunan rupiah terbongkar, prosesnya penuh negosiasi, potongan masa tahanan, hingga drama yang melelahkan publik. Paradoksnya jelas: hukum ...
Read more

Dari Paru-Paru Dunia ke Ladang Kapital: Otopsi Deforestasi Indonesia

Image
Di Indonesia, hutan tidak lagi berdiri sebagai ruang hidup, melainkan sebagai komoditas. Ia diukur bukan dari nilai ekologisnya, tetapi dari seberapa besar keuntungan yang dapat diekstraksi darinya. Dalam lanskap ini, negara tidak berdiri sebagai pelindung, melainkan sebagai fasilitator bahkan mandor dari proses penghancuran yang dilegalkan. Jika membaca realitas ini melalui kacamata Karl Marx , maka deforestasi bukan sekadar krisis lingkungan, tetapi ekspresi telanjang dari logika kapitalisme: akumulasi tanpa batas, bahkan jika harus menghancurkan fondasi kehidupan itu sendiri.  Dalam kerangka historical materialism , relasi manusia dengan alam tidak pernah netral. Ia ditentukan oleh struktur ekonomi yang mendasarinya. Di Indonesia, struktur itu tampak jelas: negara dan korporasi berada dalam satu orbit kepentingan, sementara masyarakat adat dan lingkungan ditempatkan sebagai variabel yang bisa dikorbankan. Hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang hidup kolektif, tetapi sebagai a...
Read more