Banjir Aceh dan Sumatera: Ketika Air Menjadi Saksi Kejahatan Politik


Banjir yang kembali menenggelamkan Aceh dan berbagai wilayah di Sumatera bukan sekadar akibat hujan deras. Air yang meluap hari ini adalah saksi bisu dari kejahatan politik yang telah lama berlangsung: persekongkolan antara kekuasaan dan kepentingan modal yang mengorbankan lingkungan dan rakyat. Setiap rumah yang terendam, setiap sawah yang rusak, dan setiap warga yang mengungsi adalah bukti nyata bahwa negara telah gagal melindungi ruang hidup warganya.

Selama bertahun-tahun, Sumatera diperlakukan bukan sebagai wilayah kehidupan, melainkan sebagai ladang eksploitasi. Hutan dibabat atas nama investasi, sungai dikeruk demi pertumbuhan ekonomi, dan izin lingkungan dikeluarkan dengan mudah oleh elite politik yang lebih setia pada kepentingan korporasi daripada mandat rakyat. Dalam logika politik hari ini, banjir dianggap sebagai “risiko pembangunan”, seolah kehancuran ekologis adalah harga wajar demi stabilitas ekonomi dan citra keberhasilan pemerintah.

Aceh, dengan status kekhususannya, seharusnya menjadi contoh pengelolaan sumber daya yang berkeadilan. Namun kenyataannya, politik ekstraktif tetap beroperasi dengan wajah baru: dibungkus regulasi, dilegitimasi oleh birokrasi, dan diamankan oleh kekuasaan. Ketika banjir datang, negara hadir bukan sebagai pelindung, tetapi sekadar pemadam krisis membagi bantuan sementara tanpa menyentuh aktor-aktor politik yang bertanggung jawab atas kerusakan struktural.

Masalah banjir di Sumatera adalah cermin dari politik nasional yang anti-ekologi. Pembangunan dikejar untuk kepentingan elektoral jangka pendek, bukan untuk keselamatan generasi mendatang. Elite berlomba memamerkan proyek dan pertumbuhan, sementara daya dukung lingkungan runtuh perlahan. Lebih parah lagi, kritik sering dibungkam dengan narasi “anti-pembangunan”, seakan memperjuangkan lingkungan adalah tindakan melawan negara.

Dalam situasi ini, banjir bukan lagi bencana alam, melainkan bencana politik. Ia lahir dari kebijakan yang korup secara moral, dari hukum yang tumpul ke atas, dan dari demokrasi yang gagal mengontrol kekuasaan. Rakyat dipaksa menanggung akibat dari keputusan yang tidak pernah mereka buat, sementara para pengambil kebijakan tetap aman di balik meja kekuasaan. 

Banjir Aceh dan Sumatera seharusnya menjadi alarm perlawanan. Selama politik Indonesia masih tunduk pada kepentingan modal dan mengabaikan keadilan ekologis, maka air akan terus naik, korban akan terus bertambah, dan bencana akan terus dinormalisasi.
Sudah saatnya banjir tidak lagi dibaca sebagai takdir, melainkan sebagai kejahatan politik. Air yang menggenang hari ini adalah peringatan keras: tanpa perlawanan terhadap oligarki dan rezim pembangunan yang rakus, rakyat akan terus hidup di bawah bayang-bayang bencana yang diciptakan oleh kekuasaan itu sendiri.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Muak Menjadi Warga Negara Indonesia: Elegi atas Negeri yang Terperangkap Paradoksnya Sendiri

Image
Menjadi warga negara Indonesia hari ini terasa seperti berdiri di antara dua dunia: dunia ideal yang tertulis megah dalam konstitusi, dan dunia nyata yang dipenuhi kompromi, manipulasi, serta ironi kekuasaan. Kita diajarkan bahwa negara ini berdiri atas dasar keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan supremasi hukum. Tetapi semakin dewasa kita sebagai bangsa, semakin jelas bahwa kata-kata itu sering kali hanya menjadi slogan yang nyaman diucapkan, bukan prinsip yang sungguh-sungguh ditegakkan.  Kita hidup dalam negara yang menyebut dirinya negara hukum , tetapi hukum sering kali hadir sebagai alat kuasa, bukan penjaga keadilan. Di ruang-ruang pengadilan, keadilan terasa seperti komoditas bergantung pada siapa yang diadili, bukan apa yang dilakukan. Ketika rakyat kecil tersandung kasus receh, hukum bergerak cepat dan tegas. Namun ketika korupsi triliunan rupiah terbongkar, prosesnya penuh negosiasi, potongan masa tahanan, hingga drama yang melelahkan publik. Paradoksnya jelas: hukum ...
Read more

Dari Paru-Paru Dunia ke Ladang Kapital: Otopsi Deforestasi Indonesia

Image
Di Indonesia, hutan tidak lagi berdiri sebagai ruang hidup, melainkan sebagai komoditas. Ia diukur bukan dari nilai ekologisnya, tetapi dari seberapa besar keuntungan yang dapat diekstraksi darinya. Dalam lanskap ini, negara tidak berdiri sebagai pelindung, melainkan sebagai fasilitator bahkan mandor dari proses penghancuran yang dilegalkan. Jika membaca realitas ini melalui kacamata Karl Marx , maka deforestasi bukan sekadar krisis lingkungan, tetapi ekspresi telanjang dari logika kapitalisme: akumulasi tanpa batas, bahkan jika harus menghancurkan fondasi kehidupan itu sendiri.  Dalam kerangka historical materialism , relasi manusia dengan alam tidak pernah netral. Ia ditentukan oleh struktur ekonomi yang mendasarinya. Di Indonesia, struktur itu tampak jelas: negara dan korporasi berada dalam satu orbit kepentingan, sementara masyarakat adat dan lingkungan ditempatkan sebagai variabel yang bisa dikorbankan. Hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang hidup kolektif, tetapi sebagai a...
Read more